Tax Recap Oktober 2026

Melalui Tax Recap Oktober 2026, Simak Pajak merangkum sejumlah informasi perpajakan pilihan agar Anda tidak ketinggalan update dan dapat mengikuti perkembangan ketentuan pajak yang berlaku.

1. PMK 71/2026

Menteri Keuangan menerbitkan aturan baru yang mengubah tata cara pembetulan, pengajuan keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan.

2. PER-13/BC/2026

DJBC memperbarui tata laksana pemotongan kuota impor atas barang yang mendapat fasilitas pembebasan, keringanan bea masuk, atau BMDTP. Aturan ini merevisi PER-10/BC/2022 untuk menyesuaikan pengelolaan data pemotongan kuota impor.

3. PER-11/PJ/2026

DJP menerbitkan PER-11/PJ/2026 yang mengatur penyedia printer Meterai Teraan Digital (MTD) sebagai tindak lanjut atas ketentuan penggunaan MTD dalam PMK 78/2024.

4. PMK 69/2026

Kementerian Keuangan menyesuaikan tarif bea masuk preferensi atas barang impor asal Jepang dalam kerangka kerja sama Indonesia-Japan Economic Partnership (IJEPA). Ketentuan baru ini merupakan perubahan atas PMK 60/2026.

5. UU 6/2026

Pemerintah resmi mengundangkan tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) sebagai landasan pembentukan pusat keuangan internasional dengan berbagai insentif perpajakan. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan daya saing Indonesia serta menarik lembaga keuangan internasional, dana investasi, dan family office.

6. PMK 70/2026

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menerbitkan aturan baru mengenai pemanfaatan penerimaan pajak rokok untuk mendukung penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai oleh pemerintah pusat. Beleid ini menjadi pedoman pelaksanaan penggunaan dana tersebut.

7. KEP-239/PJ/2026

Dirjen Pajak memberikan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dengan besaran bervariasi sesuai jenis sanksi dan waktu pemenuhan kewajiban pajak. Dalam kondisi tertentu, sanksi bahkan dapat dikurangi atau dihapus hingga 100% jika memenuhi persyaratan.

8. PER-12/BC/2026

DJBC menerbitkan aturan baru terkait pemeriksaan kepatuhan pengusaha barang kena cukai (BKC) yang berlaku mulai 1 Januari 2027. Ketentuan ini menggantikan PER-10/BC/2023 untuk meningkatkan kepatuhan serta menstandarkan analisis dokumen cukai dan pemeriksaan.

9. PMK 77/2026

Pemerintah kembali memberikan insentif PPN DTP 100% atas tiket pesawat ekonomi dalam negeri selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Berdasarkan peraturan ini, PPN yang ditanggung mencakup tarif dasar (base fare) dan fuel surcharge. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi selama periode liburan.

10. SE-6/SK/2026

Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan PPPK Kementerian Keuangan resmi meluncurkan Satu-ProfKeu, platform layanan perizinan konsultan pajak berbasis website yang kini menggantikan Sistem Informasi Konsultan Pajak (SIKOP).